PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 FINAL PADA DITJEN IKMA DIVISI KEUANGAN DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ditugaskan agar mengembangkan serta meningkatkan daya saing sektor industri kecil dan menengah. Studi ini bermaksud guna menjelaskan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Final serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data primer diperoleh dari bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final yang dikumpulkan melalui observasi serta studi kepustakaan. Temuan studi memperlihatkan bahwa prosedur pemotongan melibatkan dua komponen penghasilan utama, yaitu uang makan dan honorarium, dengan tarif pemotongan bervariasi antara 0% hingga 15% tergantung klasifikasi pegawai. Prosedur perhitungan dilakukan langsung dari jumlah bruto penghasilan tanpa pengurangan. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman pegawai tentang peraturan perpajakan yang sering berubah, keterbatasan sistem informasi, dan keterlambatan dalam pengumpulan data.
Kata kunci: PPh pasal 21, Ditjen IKMA, Pemotongan dan Perhitungan