PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BPKP

Prosedur pembayaran merupakan langkah-langkah penting yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial, baik oleh individu maupun organisasi. Dalam konteks perjalanan dinas pegawai negeri, prosedur ini memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 mengatur detail perjalanan dinas dalam negeri, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Pengawasan yang berjenjang, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, bertujuan untuk memastikan setiap transaksi keuangan sesuai dengan peraturan. Penyimpanan dokumen perjalanan dinas seperti surat tugas, rincian biaya, dan kuitansi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk arsip perjalanan dinas. BPKP memiliki peran kunci dalam mengawasi pelaksanaan peraturan terkait perjalanan dinas melalui audit dan evaluasi sistem pengendalian internal. Pusat Informasi Pengawasan di BPKP bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi terkait akuntabilitas keuangan melalui sistem berbasis elektronik.