Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Layanan E-Banking dalam Menghadapi Ancaman Malware

Perkembangan teknologi menjadi pilar utama dalam memacu evolusi manusia menuju masa depan yang lebih maju. Bank mengikuti perkembangan zaman dengan menciptakan layanan e-banking. Kemudahan yang diberikan bank juga memunculkan ancaman kejahatan malware. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh lembaga perbankan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia serta kendala yang dihadapi lembaga perbankan dalam melindungi nasabah pengguna layanan e-banking dari ancaman malware. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi nasabah merupakan hal yang penting bagi nasabah maupun bank. Cara bank melindungi nasabahnya yaitu dengan bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Perlindungan yang dilakukan oleh bank untuk melindungi sistem perbankan digitalnya yaitu bank menggunakan teknologi enkripsi Secure Socket Layer (SSL) di aplikasi Mobile Banking dan Autentikasi Multi Faktor (MFA) pada layanan e-banking. Perlindungan yang dilakukan YLKI yaitu menyebarkan informasi, memberikan nasihat kepada konsumen, membantu konsumen memperjuangkan haknya, dan melakukan pengawasan bersama pemerintah. Dalam mengaplikasikan perlindungan ini tentu bank memiliki kendala seperti terbatasnya teknologi, perkembangan pola kejahatan dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan nasabah mengenai kejahatan malware.