ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERTINGGAL (PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 63 TAHUN 2020) STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN AGGARAN 2018 -2022

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengukur kinerja keuangan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal menurut Perpres No. 63 Tahun 2020 yang diukur dari sudut pandang kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan. Pemerintah mengategorikan daerah tertinggal salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang diukur menggunakan (1) rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, (2) rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif, (3) rasio efisiensi dikategorikan cukup efisien, (4) rasio pertumbuhan memiliki tren fluktuatif, (5) rasio derajat desentralisasi dikategorikan kurang, dan (6) rasio ketergantungan dikategorikan sangat tinggi. Kabupaten Lombok Utara sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Kabupaten Lombok Utara dikategorikan daerah tertinggal karena kemampuan keuangan daerahnya masih sangat rendah terutama pada pendapatan asli daerah.