EVALUASI MICROGRID PADA KAWASAN PERKANTORAN GUBERNUR BALI DITINJAU DARI ASPEK TEKNOLOGI DAN EKONOMI

Sesuai Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025, 31% pada tahun 2050 dan selanjutnya secara bertahap mencapai net zero emission pada tahun 2060. Microgrid merupakan salah satu konsep yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target tersebut. Kawasan Perkantoran Gubernur Bali memiliki 6 gedung dan sudah menerapkan microgrid pada 3 gedung. Permasalahan saat ini adalah masih tingginya biaya investasi untuk penerapan microgrid dan belum mempertimbangkan potensi energi setempat. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap penerapan microgrid pada Kawasan Perkantoran Gubernur Bali yang ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi. Evaluasi tersebut dilakukan untuk 4 skenario, dimana pada skenario 1 adalah kondisi tanpa microgrid, skenario 2 dengan microgrid, skenario 3 kondisi microgrid yang dilakukan manajemen energi dan skenario 4 yaitu 6 gedung dengan microgrid. Evaluasi dari aspek teknologi bertujuan untuk mendapatkan konfigurasi yang optimal kombinasi PLTS, PLTB, baterai, PLTD dan PLN yang mampu menyuplai energi listrik dan memenuhi kebutuhan listrik dengan baik dan kontinyu. Evaluasi dari aspek ekonomi dilihat dari Net Present Cost (NPC) dan Levelized Cost of Electricity (LCOE) pada masing-masing skenario tersebut. Pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Hybrid Optimisation Model For Electric Renewables (HOMER). Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa skenario 3 paling optimal dengan konfigurasi PLN 555 kVA, PLTD 250 kW, PLTB 3x1 kW, PLTS 224 kWp dan 24 unit baterai. Dengan konfigurasi pada skenario 3 ini didapatkan nilai investasi awal Rp. 10.038.405.706, NPC Rp. 11.727.090.000, dan LCOE Rp. 1.790,72/kWh.