Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen wajib laporan keuangan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilaksanakan melalui tujuh tahapan berurutan mulai dari penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran hingga kompilasi laporan konsolidasi eselon I menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Ditemukan lima kategori hambatan, yaitu selisih rekonsiliasi berulang, rigiditas rekonsiliasi kode akun hingga kode output program, keterbatasan validasi substansi belanja oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, keterbatasan kompetensi operator keuangan satuan kerja, serta ketidakselarasan jadwal reviu Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama bersumber dari kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga, bukan dari kelemahan sistem teknologi. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi celah implementasi yang dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Kehutanan.