ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN UNIFIKASI PPh PASAL 23, PPh PASAL 26, DAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA KLIEN KJA XYZ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan perpajakan unifikasi PPh Pasal 23, Pph Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada klien Wajib Pajak badan yang ditangani oleh Kantor Jasa Akuntansi (KJA) XYZ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada dua subjek badan yaitu, PT A dan PT B. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan SPV dan Senior KJA XYZ, serta data senkunder berupa dokumentasi SPT Masa PPh Unifikasi, Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan unifikasi sangat bergantung pada perilaku SDM dan struktur internal entitas. PT A menunjukkan kepatuhan perpajakan yang tinggi dan otonom serta berhasil mengoptimalisasi tarif P3B melalui digitalisasi formulir DGT. Sebaliknya PT B, mengalami keterlambatan administratif akibat sistem pencatatan berbasis kas dan fenomena agentic state, dimana staf internal menggeser tanggung jawab moral serta beban kerja verifikasi sepenuhnya kepada konsultan. Guna memitigasi risiko ketidakpatuhan tersebut, KJA XYZ bertindak sebagai pengaman melalui prosedur review expense secara menyeluruh. Kesimpulannya, keberhasilan kepatuhan perpajakan unifikasi yang modern membutuhkan sinergi antara kompetensi dan otonomi moral dalam entitas.