Analisis Prosedur Keuangan Daerah Dalam Penerbitan Surat Perintah Membayar Pada Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa peran penting tata cara Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam proses pencairan anggaran khususnya di Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, menganalisis prosedur keuangan daerah dalam penerbitan SPM, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumen terkait proses Penerbitan SPM di Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. Prosedur penerbitan SPM di Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa kendala, antara lain tertundanya proses verifikasi dan persetujuan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi proses verifikasi dan persetujuan melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal dan koordinasi yang lebih baik antar entitas. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek pengeluaran anggaran.
Kata kunci: Prosedur Keuangan Daerah, Transparansi, Akuntabilitas