ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) (Studi Kasus Pada UMKM online shopping)

Perkembangan dunia internet memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Banyaknya pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar dan muncunya berbagai peluang bisnis baru, salah satunya adalah bisnis online shopping. Perkembangan bisnis online shopping di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Potensi pajak dari usaha online shopping ini diniai tinggi, sehingga hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi e-commerce.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak e-commerce di Indonesia, penerapan pajak atas transaksi e- commerce terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM online shopping menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, faktor pendukung, kendala dan solusi dalam melakukan penerapan Pajak terhadap transaksi e-commerce.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga dalam mengumpulkan data penulis melakukan metode wawancara, survei dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini yang dilakukan melalui survei yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada UMKM online shopping dengan ketentuan beroperasi minimal satu tahun dan memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak, hal ini berdasarkan PP NO.23 Tahun 2018, jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 responden. Dan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan terhadap Fiskus serta dokumentasi sesuai dengan peraturan pajak atas transaksi e-commerce yang selanjutnya hasilnya akan dijabarkan sesuai dengan apa adanya saat pengumpulan data.
Hasil dari penelitian ini adalah pajak terhadap transaksi e-commerce wajib di kenakan kepada para pedagang online mengingat peraturan perpajakan sudah jelas adanya dan pendapatan tertinggi negara di dapatkan dari sektor perpajakan. Namun pengetahuan wajib Pajak UMKM masih rendah yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan pajak 0.5% serta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh dan transaksi e-commerce yang sulit di deteksi wujud usahanya yang mendatangkan masalah tersendiri, yaitu sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil.