PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN

Bank sebagai lembaga intermediasi sebagai penggerak roda ekonomi suatu negara dalam aktivitasnya tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi dalam mendukung operasionalnya. Selain memiliki dampak positif, penggunaan teknologi informasi oleh bank juga memiliki kelemahan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan dan merugikan baik bank maupun nasabah. Nasabah dan
bank sendiri akan menderita kerugian akibat kejahatan perbankan yang menggunakan teknologi informasi, khususnya untuk layanan dan produk bank yang menggunakan komputer dan jaringan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan nasabah bank terhadap tindak kejahatan skimming, carding, dan phising. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kasus (caseapproach) tentang skimming, carding, dan phising dalam dunia perbankan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa industri perbankan di Indonesia akan semakin efektif dalam menjalankan fungsi intermediasinya pada masyarakat apabila terdapat kerjasama antara pihak bank dengan nasabah dalam mencegah tindak kejahatan yang merebak di kalangan
masyarakat. Langkah pencerdasan terkait dengan layanan dan langkah proteksi seperti wadah pengaduan dilakukan secara menyeluruh ke masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan agar penipuan di perbankan seperti skimming, carding, dan phising dapat dihindari. Pemberlakuan kebijakan secara intensif yang tertuang pada Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perbankan,UU ITE, Undang�Undang OJK bertujuan untuk melindungi data pribadi milik nasabah. Dengan terjaganya kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah, bank berupaya menjaga tingkat kepercayaan terhadap masyarakat