Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian telah melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK Nomor 51 Tahun 2025 menetapkan PT Pegadaian sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Bullion yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan, sedangkan PMK Nomor 52 Tahun 2025 memberikan pengecualian pemungutan kepada LJK Bullion sehingga menghilangkan potensi saling pungut dengan supplier emas. Pelaksanaan pemungutan didukung oleh pengendalian intern dan sistem informasi perpajakan, meskipun masih terdapat kendala berupa proses penginputan data yang dilakukan secara manual. Dengan demikian, penerapan kedua peraturan tersebut memberikan kepastian hukum serta menyederhanakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 pada kegiatan usaha bullion di PT Pegadaian.