PROSEDUR BALIK NAMA PBB PASCA PERALIHAN HAK PROPERTI DI PT ASJAYA MUKTI GRAHA

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban yang melekat pada objek kepemilikan properti. Namun, peralihan hak atas tanah tidak secara otomatis mengubah subjek pajak pada sistem administrasi perpajakan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur Balik Nama (BN) PBB pasca peralihan hak properti, mengidentifikasi persyaratan dokumen, serta menganalisis kendala administratif yang dihadapi oleh PT Asjaya Mukti Graha sebagai perusahaan pengembang perumahan bersubsidi di Kabupaten Tangerang. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui observasi langsung pada divisi Risk Management Data Admin PT Asjaya Mukti Graha, wawancara mendalam dengan staf pelaksana, serta studi dokumentasi perusahaan guna memvalidasi kesesuaian antara prosedur teoretis dengan penerapan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur BN PBB merupakan serangkaian birokrasi lintas instansi yang saling berkesinambungan. Adapun kendala utama yang menghambat proses meliputi durasi penerbitan sertifikat BPN yang berkepanjangan, kelalaian konsumen dalam melunasi tunggakan PBB, lamanya verifikasi SKD, pembatasan kuota layanan harian oleh UPT Bapenda, dan kegagalan sistem (system error) di Bapenda. PT Asjaya Mukti Graha merespons hambatan tersebut melalui edukasi proaktif, penagihan tatap muka, dan penunjukan narahubung khusus guna menjaga kelancaran layanan pascajual bagi konsumen.