KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN 4 AYAT (2) KLIEN WAJIB PAJAK BADAN PADA KONSULTAN PAJAK PT AMPC

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan, mengetahui kendala dan mengevaluasi
mekanisme pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh 4 ayat (2) wajib pajak badan dalam
lingkungan kerja konsultan pajak PT Anugerah Mitra Perkasa Consulting (PT
AMPC) di era sistem coretax. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif,
dengan data bersumber dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan berlangsung melalui empat
tahapan, yaitu verifikasi data invoice klien, pembuatan file XML untuk penerbitan
eBupot pada eBilling yang secara otomatis memicu pelaporan SPT kepada DJP.
Secara substantif, praktik yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku. Peran konsultan pajak terbukti semakin strategis sebagai
fasilitator adaptasi tax compliance wajib pajak badan di era digitalisasi
perpajakan nasional.