ANALISIS PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN PAJAK NILAI LAIN PADA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH WAJIB PAJAK BADAN DI JAKARTA SELATAN

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta PMK No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 11 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan formula 11/12 dari harga transaksi, sehingga menghasilkan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% untuk barang dan jasa non-mewah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman, implementasi, kendala, serta upaya peningkatan ketepatan penerapan DPP Nilai Lain oleh wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi, dengan subjek penelitian adalah staf pajak yang secara langsung mengimplementasikan DPP Nilai Lain dalam operasional perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap konsep DPP Nilai Lain bervariasi, dengan informan berpengalaman menunjukkan pemahaman lebih sistematis. Implementasi teknis telah berjalan melalui perhitungan formula 11/12, pengkodean faktur, dan ekualisasi omzet, meskipun masih terdapat kendala pada otomatisasi sistem, koordinasi antar departemen, dan risiko sanksi akibat kesalahan input. Upaya adaptasi yang dilakukan meliputi pelatihan, konsultasi dengan Account Representative, serta pembaruan sistem akuntansi internal. Penelitian ini merekomendasikan otomatisasi perhitungan DPP Nilai Lain dalam sistem Coretax serta sosialisasi yang lebih masif dari Direktorat Jenderal Pajak.