Prosedur Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk Kegiatan Operasional pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosedur pencairan dan pertanggungjawaban uang persediaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang persediaan merupakan uang muka kerja untuk membiayai kebutuhan operasional satuan kerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Prosedur pencairan uang persediaan dilaksanakan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Adapun proses pertanggungjawaban uang persediaan dilaksanakan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan disusun secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan dan pertanggungjawaban uang persediaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun masih terdapat kendala administratif berupa keterlambatan penyampaian kuitansi oleh pelaksana kegiatan, kendala tersebut dapat segera diselesaikan melalui koordinasi dengan pihak terkait sehingga tidak menghambat penyusunan LPJ. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.